Dukcapil Kab. Bireuen » Detail » Reklame Illegal Marak di Bireuen

Reklame Illegal Marak di Bireuen

Bireuen – Pemerintah Bireuen  akan segera menertibkan sejumlah spanduk liar yang berada di dalam Bireuen, dalam minggu pertama atau kedua tahun 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh Suria Bakti SH MM, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Non Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), Kota Banda Aceh, (Rabu, 02/13).

“Kalau tidak ada cap KPPTSP berarti spanduk itu tidak bayar pajak, dari sejumlah spanduk yang terpampang dalam Kota Banda Aceh,  kita memang tidak mewajibkan spanduk-spanduk yang bersifat sosial, namun untuk spanduk produk atau jenis lainnya tetap dikenakan pajak reklame, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Banda Aceh nomor 3 tahun 1998,” terang Bakti.

Bakti juga menambahkan, bahwa persoalan penertiban spanduk yang sudah habis masa atau spanduk liar itu tupoksinya Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Kota Banda Aceh namun tetap harus berkoordinasi dengan KPPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kota Banda Aceh.

Namun Bakti mengakui, bahwa pihaknya tidak mengetahui perihal sejumlah reklame illegal tanpa pajak yang bertebaran dalam Kota Banda Aceh. “Saya belum mengetahui persoalan tersebut, karena selama ini lebih banyak bertugas di ruangan, tapi semestinya mereka tahu tentang itu, dan seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah memberi contoh yang tidak yang tidak baik seperti ini,” tegas Suria.

Sementara itu, saat dijumpai AtjehLINK di ruang kerjanya, Zuhri S.Sos, Kasi Penetapan Bidang Pendataan DPKAD mengatakan, terkait dengan spanduk liar yang bertebaran di dalam Kota Banda Aceh, pihaknya akan melakukan penertiban selambat-lambatnya minggu depan. “Kita akan bicarakan seluruh persoalan reklame, namun sanksi khusus untuk pihak yang mempunyai spanduk liar memang tidak ada, hanya saja kita akan menyurati  agar segera diturunkan kalau belum melunasi kewajibannya, Biasanya, kalau kami menjumpai, kami akan turunkan sendiri spanduk liar tersebut,” terang Zuhri.

Zuhri juga mengakui, bahwa dalam pengurusan izin spanduk memang ada ditemukan sejumlah kasus yang berkaitan dengan praktik membayar pajak setengah harga, namun dirinya ia enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan hal tersebut. (zamroe)

  • Posted on Minggu, 18 Mai 2014
  • By Zamroe
0
Komentar

Leave a Reply


Tweets